Logo Wastu Property

Apa itu HGU?

Apa itu HGU

Daftar isi

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk mengelola lahan yang dikuasai oleh negara untuk keperluan usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.  Jadi, HGU tidak bisa diberikan untuk sembarang jenis usaha, ya. Hal ini juga memiliki hubungan erat dengan properti dalam beberapa aspek.

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan instrumen krusial dalam sektor agraria Indonesia, berperan penting dalam memacu produksi pertanian dan menopang ketahanan pangan nasional. Di balik perannya yang vital, HGU menyimpan kompleksitas dan berbagai isu yang perlu ditelisik lebih dalam.

Definisi dan Karakteristik HGU

HGU, sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan jangka waktu tertentu. Kemudian di Pasal 28 UU Pokok Agraria menyatakan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu tertentu. Hak ini diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum yang ingin menjalankan usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

Hak Guna Usaha (HGU) tentunya memiliki hubungan erat dengan bidang properti dalam beberapa aspek, mari kita bahas!

Definisi dan Karakteristik HGU

Objek HGU

Objek HGU dapat berupa tanah yang digunakan untuk:

  • Perkebunan: Kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan lain sebagainya.
  • Pertanian: Padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya.
  • Peternakan: Sapi, ayam, kambing, dan lain sebagainya.
  • Perikanan: Tambak udang, kolam ikan, dan lain sebagainya.


Tanah yang memiliki HGU dapat menjadi objek properti, seperti:

  • Perumahan: Perumahan di atas lahan HGU perkebunan.
  • Gedung perkantoran: Gedung perkantoran di atas lahan HGU perkebunan.
  • Pusat perbelanjaan: Pusat perbelanjaan di atas lahan HGU perkebunan.

Jangka Waktu Hak Guna Usaha

HGU diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun. Akan tetapi, untuk perusahaan atau badan usaha yang membutuhkan waktu pengelolaan lebih lama, maka dapat diberikan perpanjangan maksimal 10 tahun, dengan total jangka waktu maksimal menjadi 35 tahun. Setelah jangka waktu HGU habis dan perpanjangan selesai, HGU bisa diperpanjang lagi namun melalui proses pengajuan kembali.

Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Pembaruan HGU dilakukan melalui penelitian oleh Kantor Pertanahan. HGU dapat menjadi pilihan bagi investor yang ingin memiliki properti dengan biaya lebih murah. Tentunya pembangunan properti di atas tanah HGU memerlukan izin khusus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan temuan kami di beberapa sumber, Total jangka watu HGU maksimal mencapai 50 tahun untuk perorangan dan 60 tahun untuk badan hukum. 

Hak Pemegang HGU

  • Memanfaatkan tanah untuk usaha
  • Mendirikan bangunan
  • Menanam tanaman
  • Memelihara hewan


Namun, hak tersebut diiringi dengan kewajiban, seperti:

  • Membayar sewa tanah
  • Memanfaatkan tanah sesuai peruntukan
  • Menjaga kelestarian lingkungan
  • Membayar pajak lain sesuai peruntukan
 

Peran Penting HGU

HGU memainkan peran sentral dalam memacu modernisasi dan skala ekonomi properti dan juga pertanian Indonesia. HGU memungkinkan investor dan perusahaan besar untuk mengelola lahan luas dengan modal dan teknologi modern diantaranya:

 

  • Memberikan Kepastian Hukum
    HGU memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah negara untuk usaha tertentu selama jangka waktu tertentu (maksimal 25 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun lagi). Kepastian hukum ini penting bagi investor dan pengembang properti untuk melakukan investasi dan membangun proyek dengan lebih aman.
  • Meningkatkan Akses Tanah untuk Usaha
    HGU memungkinkan badan usaha untuk mendapatkan akses ke tanah negara yang luas untuk berbagai keperluan usaha, seperti industri, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
  • Meningkatkan Pendapatan Negara
    Penerimaan negara dari HGU, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak bumi dan bangunan (PBB), menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah.
  • Mendukung Pembangunan Infrastruktur
    HGU dapat mendorong pembangunan infrastruktur di daerah sekitar lokasi usaha, seperti jalan raya, pelabuhan, dan jaringan listrik. Hal ini meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
  • Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
    HGU dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi usaha melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan akses ke layanan publik yang lebih baik.

Peran Penting HGU

 

Disisi lain Hak Guna Usaha (HGU) juga memiliki peran penting dalam sektor pertanian Indonesia, yaitu :

  • Meningkatkan Skala Ekonomi
    HGU memungkinkan perusahaan untuk mengelola lahan pertanian yang luas secara efisien dan terukur. Hal ini memungkinkan penggunaan teknologi dan mekanisasi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.
  • Meningkatkan Akses Pasar
    Perusahaan dengan HGU memiliki akses yang lebih baik ke pasar domestik dan internasional, karena mereka dapat memproduksi produk dalam jumlah besar dan dengan kualitas yang konsisten.
  • Meningkatkan Investasi
    HGU memberikan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi di sektor pertanian, yang dapat mendorong pengembangan teknologi baru, infrastruktur, dan modal kerja.
  • Meningkatkan Diversifikasi Produk
    HGU memungkinkan perusahaan untuk menanam berbagai jenis tanaman, yang dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko gagal panen.
  • Meningkatkan Kesejahteraan Petani
    HGU dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan akses ke layanan publik yang lebih baik.

Pemberian Hak Guna Usaha

Meskipun HGU memiliki peran penting, pemberian HGU bisa menjadi kontroversi karena berhubungan dengan penguasaan tanah oleh pihak tertentu. Menurut beberapa sumber, terdapat permasalahan terkait pemberian HGU, yaitu:

  • Konflik Agraria
    HGU sering dikaitkan dengan konflik agraria, terutama dengan masyarakat adat yang merasa haknya atas tanah terancam.
  • Ketimpangan penguasaan tanah
    HGU dikhawatirkan memperparah ketimpangan penguasaan tanah, di mana segelintir elit menguasai lahan luas.
  • Keterlanjuran dan alih fungsi lahan
    Praktik HGU yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan keterlanjuran dan alih fungsi lahan pertanian untuk non-pertanian.
  • Keterlibatan petani kecil
    Perlu upaya untuk memastikan partisipasi dan manfaat bagi petani kecil dalam skema HGU dengan mendorong HGU yang berkelanjutan dan berkeadilan.

 

Pemberian Hak Guna Usaha

Untuk memaksimalkan manfaat HGU dan meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan upaya-upaya berikut:

  • Penguatan regulasi dan penegakan hukum
    Memperketat regulasi HGU dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.
  • Perlindungan hak masyarakat adat
    Mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas tanahnya dalam pemberian HGU.
  • Penerapan HGU yang bertanggung jawab
    Mendorong praktik HGU yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memastikan manfaat bagi petani kecil.
  • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
    Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian dan pengelolaan HGU.

Untuk mengakhiri artikel ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan instrumen penting dalam sektor agraria serta properti Indonesia, dengan peran vital dalam memacu produksi pertanian dan menopang ketahanan pangan nasional. HGU memberikan hak kepada perorangan atau badan hukum untuk mengusahakan tanah negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan selama jangka waktu tertentu.

Semoga artikel ini dapat membantu, Salam Closing!